Lambang Negara & Foto Jokowi-Ma\'ruf Jadi Tampilan Baru KPK
Lambang Negara & Foto Jokowi-Ma\'ruf Jadi Tampilan Baru KPK

By Toyib, S.Pd., M.Pd. 06 Mei 2021, 22:28:45 WIB Hukum
Lambang Negara & Foto Jokowi-Ma\

Gambar : Kini KPK memajang foto Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)


 

Jakarta, CNN Indonesia -- Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kini menghiasi ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlihat pula foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/5) sore, penempatan lambang negara menggantikan posisi logo KPK yang saat ini telah dipindahkan ke sisi sebelah kiri. Ini merupakan momen pertama, setidaknya di periode kepemimpinan jilid V, di mana lembaga antirasuah menghadirkan foto pemimpin negara dan bendera merah putih dalam agenda jumpa pers kemarin.

Belum ada keterangan resmi dari KPK, termasuk Ketua KPK Firli Bahuri, perihal maksud pemasangan foto Jokowi - Ma'ruf. CNNIndonesia.com juga sudah berupaya menghubungi Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, namun belum diperoleh balasan hingga berita ini ditulis.  Dalam jumpa pers kemarin, Firli sempat mengutarakan terima kasih kepada pemerintah karena telah memberikan kesempatan kepada pegawai KPK untuk menjadi ASN.

"Pada sore hari ini, meskipun dalam keadaan kita sangat paham bahwa negara kita memiliki beban yang sangat besar, banyak honorer yang belum diangkat menjadi ASN, KPK diberi kesempatan untuk beralih menjadi ASN. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan peluang dan kesempatan kepada insan KPK," ujar Firli, Rabu (5/5).

KPK mengumumkan sebanyak 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat atau lulus TWK, 75 pegawai tidak memenuhi syarat, dan dua lainnya tidak mengikuti pelaksanaan tes dalam hal ini wawancara.

Firli menegaskan tidak akan memecat 75 pegawai yang gagal lolos tes ASN. Ia menjelaskan KPK akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti hal tersebut.

(ryn/bmw)




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

Write a comment

Ada 1 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment